contoh review jurnal administrasi negara

Berikut adalah contoh review dari salah satu jurnal mengenai administrasi negara :

Tinjauan Jurnal Administrasi Negara

Oleh ....

Ilmu Administrasi Negara, FISIP UI

Judul   : Reformasi Birokrasi di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis

Penulis : Dr. Eko Prasojo

Data Publikasi : Jurnal Bisnis & Birokrasi No. 01/Vol. XIV/Januari/2006

I. Pendahuluan

Di Indonesia, Sistem Administrasi Negara yang menjadi pilar pelayanan publik menghadapi masalah
yang sangat fundamental. Pertama, sistem administrasi sekarang merupakan peninggalan pemerintah kolonial yang memiliki dasar hukum dan kepentingan kolonial. Struktur birokrasi, norma, nilai dan regulasi masih berorientasi pada pemenuhan kepentingan penguasa daripada Hak Sipil warga negara. Pola pikir birokrat sebagai penguasa bukan sebagai pelayan publik telah menyebabkan sulitnya melakukan perubahan kualitas pelayanan publik. Pengabaian peran birokrasi negara untuk pembangunan dan juga pembangunan dalam bidang birokrasi negara juga menjadi salah satu penyebab gagalnya pembangunan bangsa ini.

II. Pembahasan

Dengan gagalnya pembangunan bangsa, yang disebabkan oleh Sistem rekrutmen yang belum berdasarkan sistem meritokrasi, melainkan hubungan-hubungan kekerabatan seperti pertemanan, keluarga dan politik. Sistem perekrutan yang seperti ini yang menyebabkan timbulnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Di sisi lain, kegagalan pembangunan di Indonesia juga disebabkan oleh ketiadaan grand design reformasi dan reposisi peran administrasi negara (birokrasi). Terdapat juga beberapa faktor yang saling mempengaruhi dalam gagalnya pembangunan di Indonesia, seperti faktor budaya, faktor individu, dan juga faktor organisasi manajemen.

a)      Faktor Budaya

Dari faktor budaya, seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat baik yang tingkat atas maupun tingkat bawah juga sudah membudaya di Indonesia. Contohnya oleh para pejabat daerah dalam melayani warga masyarakat mereka suka meminta uang administrasi atau yang lebih familiar, uang rokok. Hal tersebut jika dilihat dari perspektif hukum merupakan sebuah tindakan koruptif, namun budaya korupsi seperti ini susah untuk diperiksa karena dilakukan tanpa pembuktian dan transaksi yang tertulis. Hal ini juga disebabkan oleh kurang mencukupinya gaji para pegawai negeri.

b)      Faktor Individu

Perilaku individu juga menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi kualitas birokrasi di Indonesia. Perilaku individu sangat bersifat unik dan sangat tergantung pada mentalitas dan moralitas yang diyakini sebagai kebenaran, kejujuran dan keadilan. Individu yang tidak memiliki moralitas seringkali memanfaatkan otoritas jabatan hanya untuk kepentingannya sendiri. Dan parahnya individu yang memiliki moralitas baik seringkali tidak memiliki tempat dalam sistem pelayanan publik yang ada di Indonesia.

c)      Faktor Organisasi dan Manajemen

Organisasi pelayanan publik di Indonesia yang masih bersifat hirarkis sentralistis, menyebabkan tidak memungkinkannya tanggung jawab terdesentralisasi pada Individu. Dan dalam aspek organisasi pelayanan publik di Indonesia, kepemimpinan tidak kredibel dan tidak memiliki visi organisasi yang dipimpinnya.

Berikut adalah berbagai cara yang harus dilakukan untuk mencapai reformasi Birokrasi yang ideal :

Ø  Komitmen dan National Leadership, disini dijelaskan salah satu yang harus dilakukan kepala negara yaitu mereposisi dan merevitalisasi administrasi negara dengan tujuan menghasilkan efisiensi dan administrasi negara yang profesional, bersih dan berwibawa. Tidak hanya itu, komitmen dan national leadership juga harus berkomitmen dalam melakukan modernisasi birokrasi serta dalam menegakkan hukum dalam setiap pelanggaran birokratis.

Ø  De-Kooptasi dan Netralisasi Birokrasi oleh Parpol, disini dijelaskan reformasi birokrasi harus meliputi perubahan sistem politik dan hukum secara menyeluruh, seperti perubahan mental dan budaya para birokrat dan juga masyarakat serta perubahan mindset dan komitmen pemerintah serta partai politik.

Ø  Profesionalisasi Birokrasi, yang pertama dimulai dari penataan proses rekrutmen pegawai sampai ke penataan sistem penggajian dan pengawasan disiplin pegawai nnegeri sipil, semuanya harus bersifat profesional demi mencapai reformasi birokrasi. Profesionalisasi juga dilakukan untuk perubahan paradigma penyelenggaraan administrasi dari authority government based public services menjadi society based public services.

Ø  Pengaturan Prosedur Administrasi Pemerintahan, salah satunya dengan penyusunan Undang-Undang tentang Prosedur Pemerintahan. Karena bila proses pemerintahan semakin baik, maka kepercayaan masyarakat dan para pebisnis juga semakin meningkat. Dengan begini akan memberikan dampak kondusif bagi iklim investasi di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kemakmuran rakyat.

Ø  Pakta Integritas dan Komitmen semua Pihak, tentu saja tanpa komitmen semua pihak reformasi birokrasi tidak akan berjalan. Jadi salah satu instrumen penting dalam reformasi birokrasi adalah pakta integritas. Karena dengan berkomitmen akan membawa birokrasi yang bersih dan berwibawa.

III. Kesimpulan

Sistem Administrasi Negara di Indonesia yang masih bersifat kolonialisme harus dirubah demi mencapai kepentingan bersama. Hal tersebut diupayakan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dan juga Pola pikir para pejabat harus diubah dari sebagai penguasa menjadi pelayan publik karena pada hakikatnya para pejabat adalah pelayan dari masyarakat yang harus mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.

Demi menciptakan reformasi birokrasi yang baik dan bagus di Indonesia diperlukan juga beberapa tindakan seperti profesionalitas dalam bekerja dan juga komitmen dari semua pihak. Karena dengan kedua hal tersebut, akan menciptakan Sistem Pemerintahan di Indonesia ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan Sistem Pemerintahan Indonesia yang sebelumnya.

Dengan demikian, jika reformasi birokrasi di Indonesia sudah membaik akan meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan, pelayanan dan kemakmuran masyarakat yang menjadi produk utama dari sistem Administrasi Negara